Seruan Reformasi Regulasi Demi Industri yang Lebih Kompetitif
Presiden Prabowo Minta Aturan TKDN Diubah dan Lebih Fleksibel Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyentuh salah satu pilar penting dalam kebijakan industri, yakni Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam pernyataan terbarunya, Prabowo meminta agar aturan TKDN yang selama ini dinilai kaku, dirombak dan dibuat lebih fleksibel.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam Sarasehan Ekonomi Indonesia Emas 2045 di Jakarta, yang dihadiri para pelaku usaha besar, menteri, dan tokoh ekonomi nasional. Menurut Prabowo, kebijakan TKDN perlu dievaluasi agar tidak menjadi penghambat dalam mendorong investasi dan daya saing industri nasional.
Apa Itu TKDN dan Mengapa Jadi Sorotan?
Regulasi Lokal yang Sering Dihadapkan pada Realitas Global
TKDN adalah kebijakan yang mewajibkan produk atau jasa yang digunakan dalam proyek pemerintah maupun swasta harus memenuhi persentase kandungan lokal tertentu. Tujuannya jelas: memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Namun dalam praktiknya, penegakan TKDN dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel. Banyak pelaku usaha mengeluhkan sulitnya memenuhi target kandungan lokal karena ketersediaan bahan baku, komponen, atau teknologi yang belum memadai di dalam negeri.
Arahan Tegas dari Presiden Prabowo
“Kita Harus Realistis, Jangan Korbankan Daya Saing”
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa semangat nasionalisme dan kemandirian industri tetap penting, namun harus dibarengi dengan pendekatan yang realistis. Ia menyebut bahwa pemaksaan TKDN tanpa mempertimbangkan kemampuan dalam negeri hanya akan membuat Indonesia kalah dalam persaingan global.
“TKDN itu niatnya bagus, nasionalisme. Tapi kalau dipaksakan tanpa realistis, justru bisa melemahkan industri kita sendiri,” tegas Prabowo.
Ia pun menginstruksikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, agar segera mengevaluasi dan menyusun ulang regulasi TKDN agar lebih fleksibel, responsif terhadap pasar, dan membuka ruang inovasi.
Alternatif: Dari Kewajiban Jadi Insentif
Prabowo Insentif Jadi Solusi untuk Dorong Investasi
Prabowo juga mengusulkan agar pendekatan TKDN bisa diubah dari model kewajiban menjadi model insentif. Artinya, perusahaan yang memenuhi kandungan lokal tinggi tidak diwajibkan, tetapi diberikan insentif fiskal atau non-fiskal sebagai bentuk penghargaan.
Pendekatan seperti ini, menurut para pakar ekonomi, jauh lebih mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta lebih cocok diterapkan dalam era industri terbuka dan perdagangan bebas.
Reaksi Pengusaha dan Industri
Sambutan Positif, tapi Menunggu Aksi Nyata
Pernyataan Prabowo ini disambut baik oleh banyak pelaku usaha. Mereka menilai fleksibilitas TKDN adalah langkah progresif yang selama ini dinantikan. Dengan pendekatan baru, pelaku industri bisa lebih fokus pada efisiensi dan inovasi, tanpa terlalu terbebani regulasi administratif yang kaku.
Namun demikian, para pengusaha menegaskan pentingnya aksi konkret dan cepat, agar semangat perubahan ini tidak berhenti di wacana.
Prabowo Tantangan Revisi TKDN
Tidak Semudah Membalikkan Tangan
Meski terdengar logis, merevisi aturan TKDN bukan perkara mudah. Pemerintah harus memastikan bahwa fleksibilitas tidak menurunkan semangat pembangunan industri nasional. Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi juga harus diperkuat agar insentif yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Isu seperti transfer teknologi, penguatan UMKM lokal, dan pengamanan pasar dari produk impor murah juga harus tetap menjadi prioritas dalam kerangka kebijakan baru.
Prabowo Revisi TKDN untuk Indonesia yang Lebih Tangguh
Pernyataan Presiden Prabowo tentang pentingnya fleksibilitas aturan TKDN menandai perubahan besar dalam cara pandang pemerintah terhadap industri dan investasi. Bukan lagi soal sekadar mengejar angka kandungan lokal, tapi lebih kepada membangun ekosistem industri yang berkelanjutan, kompetitif, dan adaptif.
Jika dijalankan dengan cermat dan konsisten, langkah ini dapat menjadi fondasi kuat menuju Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia.
